(foto/istimewa)

Dimensintb.com - Cipayung Plus Kota Mataram menilai ada tujuh belas kegagalan selama kepemimpinan Dr. Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalillah sebagai Gubernur NTB dan Wakil Gubernur NTB.

Hal tersebut disampaikan ketika agenda Konferensi Pers di Kedai SEJ 93, Jum’at (09/06). OKP Cipayung Plus Kota Mataram yang tergabung dalam gerakan ini yakni HMI, HIKMAHBUDHI, KMHDI, GMNI, LMND, PMKRI, dan IMM.

Hal pertama yang disoroti adalah tentang kegagalan program Zero Waste di mana problem sampah di NTB tidak mendaptkan penanganan secara serius oleh pemerintah.

“Ya program zero waste hanya manis di Visi Gubernur, tapi nihil tindakan. Pengelolaan sampah, sistem pilih-pilah sampah, dan kebijakan yang dibuat oleh pemprov menurut Undang-undang No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah justru tidak ada yang mampu mengentaskan persoalan sampah. Program ini dinilai gagal karena banyak tumpukan sampah masih ditemukan di sungai, drainase, pantai dan tempat-tempat wisata" kata Ketua HIKMAHBUDHI Cabang Mataram, Pendi Wira Dharma.

Poin kedua yang disampaikan ketua Pendi, yakni persoalan potensi Pariwisata di NTB yang tidak mendapat pengelolaan yang jelas dari kepemimpinan Zul-Rohmi.

“Ya banyak sebenarnya potensi wisata yang harus dapat perhatian Pemprov dalam rengka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemprov harus mampu mengentaskan permasalahan sampah yang mengakibatkan implikasi di pariwisata, dengan perbaikan fasilitas kebersihan dan memperhatikan pariwisata-pariwisata non superpriotitas agar masyarakat yang bekerja disana mencari rezeki juga merasakan dampak peningkatan ekonomi sama dengan yang bekerja di mandalika" jelasnya.

Kemudian, Ketua KMHDI Cabang Mataram, I Gusti Ayu Ira Apryanthi mengutarakan kegagalan Rezim Zul-Rohmi dari sektor pendidikan dan kesehatan. Menurutnya masalah pendidikan di NTB sangat memprihatinkan.

“Situasi pendidikan di NTB cukup memprihatinkan baik itu dari tenaga pengajar, sarana dan prasarana pendidikan, dan optimalisasi pengalokasian anggaran pendidikan yang tidak maksimal sasarannya,” katanya.

Kemudian ia menjeleskan rezim Zul-Rohmi tidak peka terhadap masalah kesehatan di NTB. “Masalah penyakit TBC dan DBD di NTB tidak ada solusi. Harusnya Pemprov membuat langkah konkrit dan responsif menangani masalah ini,” ujar wanita yang biasa disapa Ira ini.

Selanjutnya, Ketua Umum HMI Cabang Mataram, Dwi Alam Ananami Putra menyoroti tiga poin kegagalan di rezim Zul-Rohmi.

Yang pertama perihal infrastruktur fisik seperti jalan. Menurutnya, sepanjang 400 km dan 10 titik jalan masih rusak di Sumbawa dan KSB.

“Belum lagi jalan ruas provinsi yang rusak parah di daerah lain. Misal, di Kabupaten Bima, Dompu, dan di Pulau Lombok. Hal ini menjadi kegagalan besar rezim ini. Banyak masyarakat kecewa karena kelalaian Pemprov,” tegas pria yang disapa Alan ini.

Lanjut Ketum HMI, masalah lain yang sangat krusial adalah massifnya kerusakan Hutan di NTB. Menurutnya, dampak deforestasi adalah NTB menjadi langganan banjir dan bencana kekeringan.

“Berdasarkan data WALHI, setiap tahun kerusakan hutan di NTB mencapai 100 - 150 hektare. Dan total kerusakan hutan di NTB sekitar ratusan ribu hektaere. Kami meminta Gubernur segera atasi hal ini sebelum NTB menjadi daerah darurat bencana,”  ujarnya.

Alan kemudian memaparkan di NTB juga masih sering terjadi kasus sengketa lahan antara pemerintah dengan masyarakat serta investor. Dia menyebutkan, soal sengeketa tanah di Gili Trwangan yang lama dicarikan solusinya. “Iya Gubernur tidak konsisten. Sebelumnya mencabut izin HGU PT. GTI, nah sekarang mau undang investor lagi. Wajar rakyat marah,” jelas Ketum HMI Cabang Mataram.

Kegagalan Rezim Zul-Rohmi selanjutnya dipaparkan Ketua LMND Kota Mataram, Yusfa Ismail. Ada tiga pokok permasalahan yang disorotinya di antara lain masalah keberadaan tambang ilegal, pertanian, dan kehadiran retail modern.

“Banyak tambang ilegal yang saya temukan di Lombok Timur. Harusnya Pemprov menertibkan dan menindak tegas adanya tambang ilegal ini. Karena berbahaya tidak memberikan efek kesejahteraan buat masyarakat,” ungkap pria yang biasa disapa Yus ini.

Ia juga menyampaikan, problem pertanian di NTB adalah masalah kelangkaan pupuk dan mahalnya obat-obat pertanian. “Nah ini petani hampir di setiap kabupaten/kota mengeluhkan harga pupuk yang diatas HET. Gubernur bagi saya gagal menangani ini,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan tentang masuknya retail modern yang membunuh perekonomiam rakyat kecil. Ia memnita Pemprov NTB menyurati Menteri Perdagangan untuk membatasi kehadiran retail modern.

“Kasihan pedagang-pedagan kecil karena kalah saing dengan retail modern. Tapi saya tidak melihat Gunernur empati pada soal ini,” pungkasnya.

Setalah itu, Ketua PMKRI Cabang Mataram, Paskalis Waceka menyoal tentang maraknya tenaga kerja asal NTB yang dikirim ke luar negeri. Menurutnya, hal ini terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan di NTB.

“Kegagalan Gubernur menciptakan lapangan kerja yang layak. Sehingga warga NTB lebih memilih menjadi tenaga kerja di luar negeri. Sungguh miris, padahal banyak aset NTB yang bisa dikelola untuk membuka lapangan kerja,” sesalnya.

Selain itu, pria yang biasa disapa Paskal ini mengatakan problem akut NTB adalah angka kemiskinan yang lambai menurun. “Kemiskinan ekstrem di NTB masih tinggi. Ini terjadi karena tidak ada rencana penuntasan kemiskinan oleh Pemprov NTB terutama pembangunan manusianya,” pungkasnya.

Masalah lain yang diungkapkan ialah datang dari Ketua GMNI Cabang Mataram, Satya Ubhaya Sakti adalah pelaksanaan Perda Kepemudaan No. 2 Tahun 2019, manajemen keuangan daerah, dan masalah birokrasi yang terjerat kasus korupsi.

“Perda No. 2 Tahun 2019 ini kan ada aturan lanjutannya di Pergub No. 26 tahun 2020. Tapi kan tidak ada kejelasan. Misal, pembinaan terhadap pemuda atau organisasi kepemudaan. Seperti fiktif aja Perda dan Pergub ini. Jadi apa out putnya juga kami tidak tahu,” jelasnya.

Satya juga menuturkan, manajeme keuangan di lingkaran Pemprov NTB sangat buruk. “Lihat saja Pemprov terlilit utang dengan kontraktor serta postur APBD yang tidak memiliki konsep yang bagus,” sebut pria yang biasa disapa Satya ini.

Lanjut Satya, fenomena lain adalah adanya pejabat daerah yang tersandung kasus suap atau korupsi. “Ya baru-baru ini ada salah satu pejabat tinggi di Pemprov yang terjerat korupsi, belum lagi dugaan adanya kolusi dan nepotisme di lingkaran birokrasi pemerintah NTB menjadi bagian dari kegagalan Zul-Rohmi menciptakan lingkungan kerja yang bersih,” tegasnya.

Kemudian Ketua IMM Cabang Mataram, Widodo, menyampaikan kegagalan program Industrialisasi Ekonomi yang sering digaungkan oleh Gubernur.

“Iya sampai sekarang kita belum melihat rupa dan bentuknya dari program ini. Kami nilai Gubernur hanya jago beretorika. Saya heran nggak ada langkah konkret untuk menindaklanjuti hal ini,” pungkas Widodo.

Penyampaian terakhir kompak disampaikan oleh para pimpinan OKP Cipayung Plus Kota Mataram adalah terkait Gubernur yang senang narsisme atau suka pencitraan.

“Skill Gubernur hanya bisa pencitraan. Untuk menaikkan elektabilitas. Tak ada aksi nyata atau kebijakan yang berdampak pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat NTB,” tegas mereka.(*)