Sumber: HMI Cabang Selong 

Dimensintb.com, Jakarta  -Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Selong turut menghadiri kegiatan Sekolah Pimpinan (SEPIM) yang digelar Pengurus Besar HMI di Jakarta pada 30 November–05 Desember 2025. Forum strategis tingkat nasional tersebut dihadiri para Ketua Umum HMI Cabang dan Badko dari seluruh Indonesia.

Dalam pertemuan itu, Ketua Umum HMI Cabang Selong, Muhammad Junaidi, bersama seluruh Ketua Umum HMI se-Indonesia, menyepakati penyusunan policy brief sebagai rekomendasi resmi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dokumen itu memuat tiga isu strategis nasional yang dinilai paling mendesak untuk segera mendapat perhatian negara.

Para pimpinan HMI menilai Indonesia saat ini berada pada momentum penting pembangunan bangsa. Meski memiliki kekayaan ekologis melimpah dan potensi bonus demografi yang besar, negara masih menghadapi problem struktural kronis seperti kerusakan lingkungan, rendahnya kualitas pendidikan, serta ketidakefektifan tata kelola keuangan daerah.

“Ini bukan persoalan yang muncul tiba-tiba, tetapi akumulasi dari kebijakan yang tidak adaptif dan lemahnya pengawasan negara,” demikian salah satu poin sikap HMI yang disampaikan dalam forum tersebut, dalam keterangan tertulis yang diterima media pada Senin (8/12).


Tiga Seruan Koreksi Nasional HMI

Dalam policy brief tersebut, HMI secara tegas menyampaikan tiga agenda koreksi nasional, yaitu:

1. Hentikan Deforestasi dan Pulihkan Kawasan Hutan

HMI menilai kerusakan hutan akibat praktik industri ekstraktif, penambangan ilegal dan lemahnya penegakan hukum telah mengancam kehidupan masyarakat adat serta meningkatkan risiko bencana ekologis. HMI mendesak MPR dan pemerintah untuk menerapkan:

  • Moratorium total pembukaan hutan pada zona ekologis kritis.

  • Audit menyeluruh terhadap seluruh izin industri yang merusak lingkungan.

  • Penegakan hukum tegas bagi pelaku kejahatan lingkungan.

2. Reformasi Pendidikan Nasional

HMI menilai kesenjangan kualitas dan akses pendidikan membesar, sementara lulusan pendidikan tak siap menghadapi pasar kerja. HMI menuntut:

  • Regulasi wajib belajar hingga perguruan tinggi.

  • Kesejahteraan tenaga pendidik sebagai fondasi mutu ajar.

  • Penyediaan green jobs sesuai agenda transisi energi.

  • Penyusunan blueprint pendidikan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Dekonsentrasi Keuangan Daerah

HMI menilai disharmoni kebijakan pusat-daerah menyebabkan banyak program nasional tidak efektif di lapangan. Karena itu HMI mendesak:

  • Penguatan program dekonsentrasi yang berpihak pada sektor pendidikan, kesehatan, dan mitigasi bencana.

  • Transparansi dan akuntabilitas penuh pengelolaan dana publik.

Melalui rekomendasi tersebut, HMI menegaskan komitmennya untuk mengawal arah pembangunan nasional agar tetap berlandaskan konstitusi serta keadilan sosial.

“Ini kontribusi nyata kader umat dan kader bangsa untuk menjaga masa depan Indonesia,” tegas pernyataan resmi forum.(*)