foto:Dr. Lalu Anton Hariawan calon Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) NTB.

Dimensintb.com, Mataram - Di usia yang relatif muda, nama Dr. Lalu Anton Hariawan kian mengemuka di jagat hukum Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia dikenal sebagai praktisi hukum yang tak hanya aktif mendampingi perkara, tetapi juga konsisten mendorong agar hukum tidak berhenti di ruang sidang. Baginya, hukum harus hadir, dipahami, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kini, Dr. Lalu Anton sapaan akrabnya melangkah ke fase baru dalam pengabdian profesinya. Ia menjadi calon tunggal Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) NTB dalam Musyawarah Daerah (Musda) yang akan digelar di Hotel Astoria, Mataram.

Dikonfirmasi media ini, Dr. Anton tegaskan bahwa jika dipercaya memimpin KAI NTB, ia berkomitmen menjadikan organisasi advokat tersebut lebih progresif, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Menurutnya, perubahan regulasi hukum nasional saat ini menjadi momentum penting bagi profesi advokat. Salah satunya adalah aturan baru yang mewajibkan pendampingan hukum bagi tersangka dengan ancaman pidana lima tahun ke atas.

Regulasi ini, kata Anton, menuntut peran advokat yang semakin profesional, terorganisasi, dan bertanggung jawab.

“Advokat harus berada di garis depan penegakan hukum. Tidak hanya mendampingi klien, tetapi juga memastikan proses hukum berjalan adil dan berimbang,” ujarnya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Anton telah menyiapkan langkah-langkah strategis. Konsolidasi organisasi menjadi prioritas awal, termasuk pembentukan dan penguatan struktur KAI di tingkat kabupaten dan kota se-NTB. Setelah itu, ia merancang penguatan silaturahmi kelembagaan dengan Kejaksaan Tinggi, kepolisian, pengadilan, serta lembaga-lembaga strategis lainnya.

Namun, visi Anton tidak berhenti pada penguatan internal organisasi. Ia juga ingin menjadikan KAI NTB sebagai mitra aktif pemerintah daerah, BUMD, dan lembaga publik dalam penyediaan layanan serta pendampingan hukum. Sinergi tersebut diharapkan mampu mencegah persoalan hukum sejak dini, bukan semata menyelesaikan perkara setelah konflik terjadi.

Di sisi lain, Anton menaruh perhatian besar pada edukasi hukum masyarakat. Ia berencana menghidupkan diskusi-diskusi hukum terbuka yang mengangkat isu-isu aktual di NTB, mulai dari korupsi, narkotika, Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), hingga perlindungan saksi dan korban.

Konsep diusungnya sederhana, hukum dibahas dengan bahasa yang mudah dipahami, melibatkan praktisi, akademisi, aktivis, serta masyarakat luas. “Kami ingin masyarakat memahami bagaimana hukum bekerja, mengetahui hak dan kewajibannya, bukan justru takut pada hukum,” jelasnya.

Bagi Anton, kepemimpinan advokat di era saat ini harus bersifat lintas profesi dan lintas disiplin. Kolaborasi antar-lembaga menjadi kunci agar penegakan hukum tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan komunikasi yang sehat dan terbuka, ia meyakini keadilan substantif dapat lebih mudah diwujudkan.

Jika dipercaya memimpin KAI NTB, Dr. Lalu Anton Hariawan berharap dapat meninggalkan jejak yang jelas: organisasi advokat yang solid, terbuka, dan berpihak pada keadilan. “Sebuah ikhtiar untuk membumikan hukum, agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat NTB,” tandasnya.(*)