Sekretaris Daerah Lombok Timur, HM. Juaini Taofik di dampingi Kepala Bakesbangpoldagri Lotim.

Dimensintb.com, Lombok Timur -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur tengah berjuang untuk masuk dalam daftar 30 daerah penerima hibah program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) dari Bank Dunia. Program ini tak main-main dan menyasar transformasi sistem pengelolaan sampah modern berbasis ekonomi sirkular.

Sekretaris Daerah Lombok Timur (Lotim) HM. Juaini Taofik, menegaskan kesiapan daerah bukan sekadar wacana. Pemda bahkan telah menyiapkan lahan konkret untuk pengembangan sistem pengolahan sampah terpadu.

“Dari total 15 hektare luas TPA, minimal 2 hektare akan kita fokuskan menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang terintegrasi,” tegas Sekda di ruang kerjanya pada Senin (11/5).

Konsep yang diusung tidak lagi konvensional. Sampah tak boleh sekadar ditumpuk, melainkan harus diolah menjadi produk bernilai ekonomi hingga energi terbarukan seperti listrik. Ini menjadi titik balik dari pola lama menuju sistem pengelolaan yang lebih modern dan berkelanjutan.

Keseriusan itu dibuktikan dengan rampungnya dokumen perencanaan yang menjadi syarat utama seleksi. Mulai dari RPJPD, RPJMD, RPD 2024–2026, hingga masterplan sistem persampahan dan roadmap teknis telah diserahkan ke pemerintah pusat.

Tak hanya itu, langkah ini juga disebut sebagai respons atas tekanan publik, termasuk dari kalangan mahasiswa seperti BEM Lotim yang menyoroti persoalan darurat sampah di daerah.

“Kami sudah berdiskusi dengan adik-adik mahasiswa. Isu sampah ini kita kawal bersama. Termasuk pengawasan distribusi LPG agar kebutuhan dasar masyarakat tetap aman,” lanjut Sekda.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lotim, Pathurrahman, menegaskan bahwa program ini menjadi momentum penting untuk mengubah paradigma pengelolaan sampah di daerah.

Menurutnya, melalui TPST, sampah akan diolah menjadi kompos dan produk turunan lainnya, sehingga hanya residu akhir yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

“Sampah harus punya nilai ekonomi. Tidak boleh lagi sekadar dibuang. Ini yang sedang kita siapkan,” ujarnya.

Saat ini, DLH fokus merampungkan dokumen teknis lanjutan sebagai syarat seleksi. Jika sesuai jadwal, tahapan berikutnya adalah verifikasi lapangan oleh tim pusat pada Juni mendatang untuk menguji kesiapan riil di lapangan.

Jika lolos, Lombok Timur akan masuk tahap finalisasi hingga November, sebelum akhirnya dilakukan penandatanganan kerja sama dengan pemerintah pusat bersama daerah terpilih lainnya.

Program ini dinilai menjadi pertaruhan besar. Jika gagal, Lombok Timur berisiko kembali tertinggal dalam reformasi pengelolaan sampah. Namun jika berhasil, ini bisa menjadi titik balik menuju sistem pengelolaan sampah modern yang bernilai ekonomi dan ramah lingkungan.