(foto/istimewa)

Dimensintb.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur, secara resmi telah menetapkan usulan dan rekomendasi pada 3 nama calon penjabat Bupati Lombok Timur ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Tiga nama yang diusulkan oleh Fraksi-fraksi DPRD Lombok Timur itu antaranya Sekretaris Daerah Lombok Timur, Drs HM Juaini Taofik, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB,  Fathul Gani dan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Achsanul Khalik.

"Dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Lombok Timur, akhirnya mengusulkan tiga nama menjadi calon penjabat Bupati Lombok Timur ke Kemendagri," kata Ketua DPRD Lombok Timur, Murnan. Selasa (01/08).

Menurutnya, berdasarkan dengan surat yang diterima pihaknya dari Kemendagri. Tiga nama calon Pj Bupati Lombok Timur itu, akan disampaikan paling lambat pada tanggal 9 Agustus mendatang.

"Tentu nanti nama-nama itu akan berproses di Sekretariat DPRD. Dan paling lambat akan kita sampaikan ke Kemendagri pada tanggal 09 Agustus nanti," katanya.

Sementara Sekretaris DPRD Lombok Timur, Ahyan, MH dalam paparannya menjabarkan, dari tiga nama itu, sosok Juaini Taofik diusulkan oleh 11 Fraksi, Fathul Gani diusulkan oleh 9 Fraksi dan Akhsanul Khalik diusulkan oleh 2 Fraksi di DPRD Lombok Timur.

"Juaini Taofik diusulkan 11 Fraksi, dengan rincian 10 Fraksi mengusulkan beliau nomor urut 1 dan 1 Fraksi mengusulkan beliau di nomor urut 2. Sedangkan Fathul Gani diusulkan 9 Fraksi dengan rincian 1 Fraksi mengusulkan nomor urut 1, 7 Fraksi mengusulkan nomor urut 2 dan 1 Fraksi mengusulkan nomor urut 3. Sementara Akhsanul Khalik diusulkan 2 Fraksi, dengan rincian 1 Fraksi mengusulkan nomor urut 1 dan 1 Fraksi lagi mengusulkan nomor urut 2," ujarnya.

Atas masuknnya namanya menjadi salah satu kandidat yang diusulkan, bahkan dengan mengantongi dukungan terbanyak dari Fraksi DPRD Lombok Timur, Juaini Taofik menyatakan menyambut hangat hal tersebut.

Lebih jauh dia mengatakan, dukungan usulan dari mayoritas Fraksi itu adalah bukti nyata hubungan dan kerjasama baik yang telah terjalin antara eksekutif dan legislatif selama ini.

"Kami pribadi menyambut baik usulan dari Fraksi DPRD Lombok Timur. Itu artinya selsel ini kerjasama antara kami di eksekutif dengan lembaga legislatif berjalan dengan baik," katanya.

Dirinya juga menyatakan, sebagai salah satu kandidat yang diusulkan, dirinya akan mengikuti proses yang akan berjalan sesuai dengan aturan dan tahapan yang berlaku. "Tentu kami akan mengikuti semua aturan yang ada," ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Fathul Gani. Dirinya mengaku sangat menyambut baik dukungan usulan dari Fraksi DRPD Lombok Timur kepada dirinya menjadi salah satu kandidat calon Pj Bupati Lombok Timur.

"Kami secara pribadi sangat menyambut baik usulan dari 9 Fraksi di DPRD Lombok Timur. Tentu setelah ini kami akan mengikuti proses yang ada," katanya.

Terpisah, Dr. Akhsanul Khalik mengatakan bahwa menjadi Pj Bupati bukan jabatan politik, akan tetapi menjalankan penugasan oleh pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri. Karena itu sebagai ASN bila ditegaskan, maka hukumnya wajib untuk dijalankan.

"Biasa saja, Penjabat Bupati itu bukan jabatan Politik tetapi penugasan oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri dan sebagai Aparatur Sipil Negeri jika ditugaskan maka wajib hukumnya siap. Saya memahami Lombok Timur sebagaimana saya memahami diri saya, karena saya lahir besar dan tinggal di Lombok Timur dan pernah menjadi PJS Bupati Lombok Timur," ungkapnya

Menurut Akhsanul Khalik yang saat ini menjabat Kadis Sosial NTB, tugas Pj Bupati ini bukan sesuatu yang mudah, untuk itu harus butuhkan kesiapan lahir dan batin serta kemampuan atau kapasitas yang baik. Karena Lombok Timur sangat berbeda dengan Kabupaten/kota yang lainnya di NTB.

"Nah kalau dalam pandangan saya, bila Allah izin kita adalah terbaik bagi daerah maka jalankan, dan kalau tidak, maka itu juga yang Allah berikan terbaik bagi diri kita, katanya.

Ditegaskan, Pj ini adalah jabatan penugasan, oleh karana itu harus fahami betul arah kebijakan dari yang menugaskan. Sehingga untuk menjaga stabilitas daerah, mengawal dan menjalankan arah pembangunan daerah yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi.

Atas itu tambahnya, bahwa yang paling penting adalah menjaga stabilitas, agar tidak terjadi pecah belah ditengah masyarakat. Karena yang diusulkan ini putra terbaik daerah, sehingga siapa pun terpilih dan mendapatkan tugas dari Menteri Dalam Negeri

"Jangan ada perpecahan di tengah masyarakat karena ada dukungan utk si A atau si B, semua adalah kader terbaik daerah, sehingga siapa pun nanti yang ditugaskan dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri maka semua pihak harus membantu dan ikut menjaga Daerah," tandasnya.(DN)