(foto/istimewa)

Dimensintb.com, Lombok Timur - Setelah dilantik, Ketua DPD II KNPI Lombok Timur Zuarno Saputra bersama pengurus, bergerak langsung melakukan silanturimi ke instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Lombok Timur.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka roadshow menuju rapat kerja (Raker) di tahun pertama priodenya, yang akan digelar beberapa bulan Kedepannya. Ini juga dilakukan sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi.

Kegiatan roadshow DPD II KNPI Lombok Timur yang di Nahkodai Zuarno bersama pengurus ini, sebagai upaya untuk bersinergai membangun  Lombok Timur berkemajuan yang sesuai dengan visi dan misinya yaitu, 'Pemuda Berkemajuan dan Bersinergi Dalam Pembangunan Daerah'.  

Roadshow ini dawali di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPMPSP) Lombok Timur. Kehadiran ini dilakaukan sebagai bentuk serius DPD II Lombok Timur mendukung langkah pemerintah Lombok Timur (Lotim), dalam upaya peningkatan PAD dari segala sektor, pada Kamis (19/10).

"Alhamdulillah, kami diterima Kadis DPMPSP dengan keterbukaan, beliu berkomitmen bahu membahu untuk dalam mensosialisasikan dan membuka ruang pelayanan terpadu dalam tingkat kesadaran masyarakat sesuai kebutuhannya," ungkap Zuarno Saputra Ketua DPD II KNPI Lotim dalam rilis tertulis yang di terima media ini, Jumat  (20/10).

Dikatakannya, kehadirian mereka ini, sebagai bentuk mensinergikan gagasan dan memadukan persepsi, untuk bisa pemerintah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Agar bisa peningkatan PAD Lotim dan capain terget PAD yang menajadi prioritas.

"Kehadirina kami juga memberikan masukan untuk pemda, berdasarkan kajian kajian pada kendala serta solusi dalam mengatasinya," ujarnya.

Menurutnya, peran pemuda untuk kemajuana Lotim sangat penting, sehingga sinergi pemua dengan pemerintah harus dilakukan. Namun pola  dan gagasan berdasarkan kajian, agar kemajuan dalam peningkatan hasil pembangunan harus pula diuji dan di lakukan dalam persamaan.

"Kita berdiskusi terkait perizinan tambang dan galian C yang masih belum memberikan dampak signifikan terhadap PAD, karena secara kuantitas tambang yang belum mengantongi izin terbilang pantastis jumlahnya serta seksi untuk di bedah," cetusnya.

Dikatakanya, dalam permasalahan pengurusan izin tambang ini ternyata tidak cukup pada masalah kemampuan finansial. Tapi pengelola tambang dalam pengurusan izin, serta syarat dan ketentuan yang harus dipemuhi oleh pemohon izin yang tidak mampu di lakukan oleh para calon pemohon izin akibat keterbatasan SDM.

Oleh Karena Itu, pihaknya akan melakukan kajian- kajian akademisi untuk mencari solusi dan jalan keluar, agar pengusaha dalam mengurus izin akan lebih mudah serta merasa nyaman dalam mendapat memenuhi kewajibannya terhadap pemerintah Lotim. Sehingga Pemkap Lotim dapat meningkatkan PAD nya secara berkala.(*)