Momen Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisan, saat melauching program bantuan kepada pelaku UMKM.

Dimensintb.com, Lombok Timur - Program bantuan untuk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang digulirkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) SMART kini menuai polemik.

Bantuan senilai Rp 20 Milyar yang dialokasikan untuk 31 ribu pelaku UMKM disebut tidak tepat sasaran dan diduga hanya mengalir kepada kelompok tertentu.

Sejumlah pelaku UMKM mengeluhkan tidak transparannya proses penyaluran bantuan tersebut. Bahkan muncul tudingan bahwa penerima bantuan didominasi oleh pendukung dan tim sukses Lotim SMART, sementara banyak pelaku UMKM yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Selain itu ditemukan nama penerima ganda, serta desa tidak dilibatkan dalam pendataan penerima bantuan.

“Programnya untuk pelaku UMKM, tapi faktanya yang menerima justru banyak yang bukan pelaku UMKM. Bahkan ada indikasi kuat bantuan diberikan kepada pendukung Lotim SMART,” keluh sejumlah pelaku UMKM di Lotim.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyerahkan sepenuhnya persoalan pendataan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Lotim sebagai OPD teknis. Ia membantah adanya keterlibatan tim sukses dalam penyaluran bantuan.

“Pemerintah hanya meminta bantuan menyasar pedagang kecil seperti bakulan, asongan, dan kaki lima. Saya tidak mencampuri teknis pendataan, itu tugas dinas. Jika ada kesalahan akan diperbaiki dan dievaluasi,” tegasnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lotim Baiq Farida Apriliani memastikan bahwa penetapan penerima bantuan telah melalui proses verifikasi faktual dan mengikuti regulasi yang berlaku.

“Kalau ada kekeliruan, pasti akan dievaluasi dan diperbaiki,” ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lotim M. Khairul Ihsan menyampaikan protes keras karena pemerintah desa tidak dilibatkan dalam pendataan calon penerima bantuan.

“Banyak yang tidak tepat sasaran. Desa sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pendataan,” tegasnya.

Polemik ini kini menjadi sorotan publik dan para pelaku UMKM berharap transparansi serta evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran bantuan tersebut.(*)