Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lotim, Achmad Dewanto Hadi, saat memberikan ketenangan kepada media.

Dimensintb.com, Lombok Timur - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) mulai implementasikan skema penganggaran tahun jamak untuk proyek infrastruktur strategis mulai 2025. Dua proyek besar masuk dalam skema ini, yakni peningkatan jalan kabupaten dan pembangunan gedung serbaguna.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lotim, Achmad Dewanto Hadi, menjelaskan bahwa prioritas awal diberikan kepada penanganan jalan kabupaten. Sedangkan pembangunan gedung serbaguna memerlukan tahapan perencanaan yang lebih panjang, sehingga pelaksanaannya akan menyusul setelah seluruh persiapan teknis selesai.

“Untuk tahun jamak 2025, kami memprioritaskan penanganan jalan kabupaten. Proses pembangunan gedung serbaguna memiliki tahapan yang lebih panjang sebelum masuk tahap konstruksi,” kata Dewanto, saat ditemu diruangan pada Jumat (12/12).

Disampaikan bahwa proses pengadaan untuk peningkatan jalan telah mulai berjalan sejak awal Desember. Dokumen lelang telah diunggah, dan tahapan evaluasi tengah berlangsung. PUPR menargetkan penandatanganan kontrak dapat dilakukan pada 18 Desember.

“Sudah 59 ruas jalan kabupaten dengan konstruksi hotmix dan 11 ruas jalan poros antar-kecamatan dengan konstruksi lapen yang kita lelang. Total panjang penanganannya mencapai sekitar 165 kilometer,” ujarnya.

Lebih lanjut di jelaskan, setelah kontrak ditandatangani, pelaksanaan fisik akan segera dimulai. Skema tahun jamak disebut memungkinkan penyelesaian pekerjaan tanpa menunggu siklus anggaran reguler.

Sementara itu, dari sisi pembiayaan, Pemkab Lotim mengalokasikan anggaran bertahap selama tiga tahun. Berdasarkan Perda Tahun Jamak dan Peraturan Bupati, tahun 2025 dialokasikan Rp 50 miliar. Adapun tahun 2026 dan 2027 masing-masing dianggarkan sekitar Rp 116 miliar.

“Itu untuk keseluruhan program, baik peningkatan jalan maupun pembangunan gedung serbaguna,” ujarnya.

Ia menambahkan, pada tahun anggaran 2025, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untuk pembayaran uang muka kerja sebesar 15 persen, sesuai ketentuan proyek tahun jamak. Pembayaran selanjutnya akan disesuaikan dengan capaian progres fisik berdasarkan laporan kemajuan di lapangan.

“Kami akan mengikuti kemajuan pekerjaan untuk pembayaran prestasi kerja. Mekanisme ini memastikan pekerjaan berjalan sesuai target,” tandasnya.(*)