Dimensinntb.com, Lombok Timur - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul munculnya sejumlah persoalan di lapangan. Evaluasi ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap program nasional yang menjadi prioritas pemerintah pusat.

Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri, mengatakan pihaknya telah memfasilitasi pertemuan antara kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Satuan Tugas (Satgas) MBG, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Pertemuan tersebut membahas berbagai kendala yang muncul selama program berjalan, mulai dari dugaan kasus keracunan, ketidaksesuaian menu, hingga ketersediaan bahan pangan di sejumlah dapur MBG.

“Ini inisiatif DPRD untuk mempertemukan seluruh pemangku kepentingan agar persoalan yang muncul di tengah masyarakat bisa diurai dan dicarikan solusi bersama,” ujar Yusri, Senin (19/1/2026).

Dari hasil evaluasi tersebut, DPRD meminta Satgas MBG Lombok Timur untuk memperketat pengawasan terhadap seluruh SPPG yang beroperasi. Yusri menegaskan, dapur MBG yang terbukti melakukan pelanggaran harus diberikan sanksi secara proporsional, mulai dari teguran hingga penghentian sementara operasional.

“Pengawasan harus ditingkatkan. Jika ditemukan pelanggaran, tentu ada tahapan sanksi yang bisa diterapkan, termasuk kemungkinan penutupan dapur,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Satgas MBG Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, menjelaskan bahwa besarnya jumlah dapur MBG di daerah tersebut menjadi salah satu faktor tingginya potensi persoalan. Lombok Timur tercatat sebagai daerah dengan jumlah dapur MBG terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Di Lombok Timur terdapat 213 dapur dari sekitar 400 dapur MBG se-NTB. Hampir separuhnya ada di sini, sehingga kompleksitas pengawasannya juga lebih besar,” jelas Juaini.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini baru 134 dapur MBG yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Oleh karena itu, Satgas terus mendorong seluruh SPPG untuk segera mengurus sertifikasi tersebut dengan tetap mematuhi prosedur dan standar yang berlaku.

“Kami mendorong percepatan sertifikasi, namun tetap harus sesuai ketentuan. Tujuannya untuk menjamin kesehatan dan keselamatan penerima manfaat,” kata Juaini yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Lombok Timur.

Di sisi lain, Juaini menilai Program MBG juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah, khususnya sektor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai tukar hasil pertanian di Lombok Timur mengalami peningkatan signifikan.

“Pada 2024 nilainya sekitar 123 persen, dan pada 2025 meningkat menjadi 138 persen. Ini menunjukkan adanya peningkatan keuntungan bagi para petani,” pungkasnya.(*)