Gerbang Sekolah Menehan Atas Negeri 1 Masbagik, Lombok Timur, NTB, (sumber: akun Facebook SMAN 1 Masbagik)

Dimensintb.com, Lombok Timur - Moratorium Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang diberlakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sejak September lalu membawa dampak nyata bagi aktivitas sekolah.

Di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Masbagik, kebijakan tersebut bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan jeda panjang bagi berbagai program yang selama ini menopang denyut pendidikan.

Sebelumnya, Pemprov NTB telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Moratorium Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) untuk SMA, SMK, dan SLB Negeri di wilayah tersebut. Kebijakan ini secara resmi melarang sekolah menarik pungutan BPP dari orang tua atau wali murid hingga adanya regulasi baru yang tetap.

Kepala sekolah melalui Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Wirawan S.Pd, menuturkan bahwa penghentian BPP secara otomatis menghentikan pula penarikan SPP. Konsekuensinya, sejumlah kegiatan siswa, honor guru dan pegawai honorer, hingga program ekstrakurikuler yang telah dirancang sejak awal tahun terpaksa tertunda.

“Kami sampaikan apa adanya kepada wali murid. BPP berhenti, maka SPP juga berhenti. Sekolah menjadi gratis, tetapi ada konsekuensi besar pada kegiatan,” ujar Wirawan, Rabu (18/2).

Kepala SMAN 1 Masbagik didampingi Waka Humas SMAN 1 Masbagik.

Dalam rapat yang melibatkan wali murid kelas X hingga XIII, pihak sekolah dan komite sepakat tidak mencari jalan pintas. Tidak ada pungutan, tidak ada penagihan. Namun, dari ruang musyawarah itu justru lahir inisiatif yang menguatkan: sumbangan sukarela.

Para wali murid mengusulkan sistem atau sekema sederhana amplop kosong yang dibawa pulang setiap bulan. Orang tua mengisi sesuai kemampuan masing-masing, tanpa angka patokan, tanpa kewajiban. Jika satu bulan tak mampu memberi, tak ada pertanyaan, apalagi tekanan.

“Ini murni sumbangan. Tidak ada paksaan. Tidak ditentukan besarannya,” kata Wirawan.

Pengelolaan dana dilakukan secara bersama oleh bendahara komite dan bendahara sekolah. Hasilnya pun beragam. Rata-rata dana yang terkumpul berkisar Rp11–12 juta per bulan dengan jumlah yang jauh dari kebutuhan ideal sekolah, namun cukup untuk menjaga beberapa aktivitas tetap berjalan. Sesekali, ada wali murid yang menyumbang hingga Rp150 ribu per bulan, meski jumlah itu hanya dilakukan oleh satu-dua orang.

Dana tersebut dimanfaatkan secara sangat hati-hati, sekadar uang saku lomba bagi siswa berprestasi, air minum untuk kegiatan, atau honor guru dan pegawai yang kini hanya tersisa seperempat dari sebelumnya dan kerap diterima tidak rutin.

“Sedikit, tapi sangat berarti. Setidaknya anak-anak tetap bisa bergerak.”ujar Wirawan.

Ke depan, pihak sekolah mulai merancang langkah realistis. Jika bantuan dari BOS dan BOS daerah belum menemukan solusi, sekolah akan memetakan kegiatan-kegiatan prioritas, khususnya lomba dan aktivitas prestasi. Tentu dengan berdialog langsung dengan orang tua siswa yang terlibat.

Bukan untuk membebani, melainkan mengajak berbagi tanggung jawab sesuai kemampuan. “Tidak semua anak terlibat di semua kegiatan, dan tidak semua orang tua memiliki kemampuan yang sama,” katanya.

Di Masbagik, kisah ini menjadi cermin bahwa pendidikan tak selalu bertahan karena kebijakan besar, tetapi sering kali karena kejujuran, keterbukaan, dan gotong royong kecil yang dijaga bersama. Di tengah keterbatasan, amplop kosong justru terisi oleh kepercayaan dan itulah yang membuat sekolah tetap bernapas.(*)