Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisan saat menghadiri Halal Bihalal Akbar dan Silaturahmi bersama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Dimensintb.com, Lombok Timur – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menyampaikan pernyataan tegas sekaligus menenangkan dalam kegiatan Halal Bihalal Akbar dan Silaturahmi bersama Forum  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu  Lombok Timur.

Di hadapan ribuan PPPK Paruh Waktu, Bupati menegaskan bahwa proses transisi status dari PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu harus berjalan secara bersih, transparan, dan bebas dari praktik-praktik menyimpang.

Ia secara khusus menyoroti isu adanya oknum yang menjanjikan kelulusan atau percepatan pengangkatan dengan imbalan sejumlah uang. Menurutnya, praktik semacam itu tidak boleh terjadi di lingkup pemerintah kabupaten (Pemkab) Lombok Timur.

“Saya tegaskan, pengangkatan PPPK ini adalah hak kalian yang sudah berjuang. Jangan ada yang memberikan uang kepada siapa pun, baik itu oknum dinas maupun pihak luar. Jika ada yang meminta ‘mahar’, segera laporkan langsung ke saya,” tegasnya, Senin (30/3).

Lebih lanjut, Bupati Lotim memastikan bahwa Pemkab (Lotim) terus melakukan komunikasi intensif dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian PAN-RB guna memperjuangkan kepastian status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

Ia menegaskan, langkah tersebut dilakukan agar kuota yang tersedia benar-benar berpihak kepada tenaga yang selama ini telah mengabdi. “Kami yang akan berjuang di pusat. Kalian fokus bekerja dengan baik. Kami upayakan agar regulasi ini tidak memberatkan dan bisa segera terealisasi,” ujarnya.

Selain membahas persoalan kepegawaian, Bupati juga memaparkan capaian ekonomi daerah yang dinilai menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Lombok Timur tercatat mencapai 4,96 persen, yang menempatkan daerah ini dalam posisi yang cukup baik di tingkat Provinsi NTB.

Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan pentingnya peran ASN, khususnya PPPK, dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Ia menyebutkan bahwa anggaran daerah, termasuk alokasi sekitar Rp30 miliar, difokuskan untuk membantu masyarakat kecil.

“ASN harus peka terhadap kondisi di sekitarnya. Jadilah bagian dari solusi dalam membantu masyarakat,” ujarnya. Bupati mengingatkan para ASN agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama yang beredar di media sosial terkait jadwal pengangkatan PPPK.

Ia mengajak seluruh pegawai untuk lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi sebagai sarana peningkatan kapasitas diri.

“Gunakan ponsel untuk hal yang bermanfaat. Cari informasi dari sumber resmi, bukan dari hoaks. Jadilah ASN yang cerdas, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan,” pungkasnya.(*)