Jembatan darurat dari bambu secara swadaya penghubung Masbagik-Pringgasela.

Dimensintb.com, Lombok Timur – Nasib jembatan penghubung dua kecamatan di Lombok Timur, Masbagik dan Pringgasela, hingga kini masih menggantung tanpa kejelasan. Meski sempat didatangi pejabat daerah dan alat berat pernah diturunkan ke lokasi, tanda-tanda pengerjaan justru tak kunjung terlihat.

Jembatan vital tersebut diketahui ambruk pada 10 Januari 2026 lalu setelah pondasinya terkikis derasnya arus sungai akibat tingginya curah hujan. Sejak saat itu, akses utama yang menunjang aktivitas ekonomi dan pendidikan warga praktis lumpuh.

Ironisnya, harapan warga sempat muncul ketika Bupati Lombok Timur dan Gubernur NTB turun langsung meninjau lokasi. Bahkan material bangunan dan alat berat sempat didatangkan. Namun, harapan itu kembali pupus setelah semua aktivitas berhenti tanpa penjelasan.

“Ada jembatan darurat yang dibangun warga, tapi karena ada aktivitas pengerjaan, malah disingkirkan. Sampai sekarang tidak ada tindak lanjut,” ungkap Vira, warga setempat, Kamis (02/04).

Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, setelah sempat viral di media sosial, perhatian pemerintah terlihat nyata, namun tak berujung pada realisasi pembangunan.

“Sempat viral, lalu datang bahan bangunan. Tapi setelah itu hilang kabarnya,” tambahnya.

Dampak paling dirasakan oleh pelajar dan warga yang bergantung pada akses tersebut. Tanpa jembatan, anak-anak sekolah terpaksa menyeberangi sungai dengan risiko keselamatan yang tinggi.

Warga bahkan kembali berinisiatif membangun jembatan darurat dari bambu secara swadaya, setelah sebelumnya jembatan sementara mereka dibongkar.

“Kemarin sudah kami bangun, tapi disingkirkan. Sekarang kami buat lagi dari bambu supaya anak-anak bisa ke sekolah dan aktivitas warga tetap jalan,” tegas Muhyi, warga lainnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Lombok Timur, Ahmad Dewanto Hadi, memilih irit bicara terkait mandeknya proyek tersebut. Ia menyebut bahwa kewenangan pembangunan jembatan berada di tingkat provinsi.

“Itu pengerjaannya langsung dari Dinas PUPR Provinsi NTB,” singkatnya.(*)