Momen masa aksi diterima langung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisan didampingi Sekda Lotim HM. Juaini Taofik dan sejumlah OPD.

Dimensintb.com, Lombok Timur - Puluhan warga yang tergabung dalam Gerakan Elemen Masyarakat Peduli Rakyat (GEMPUR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lombok Timur, Senin (13/4).

Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap kelangkaan gas LPG 3 kilogram bersubsidi yang dinilai semakin meresahkan masyarakat. Massa aksi mengklaim membawa aspirasi dari 21 kecamatan serta 254 desa dan kelurahan di Lombok Timur (Lotim).

Koordinator lapangan, Muhammad Zaeni, menyatakan aksi ini menjadi wujud kepedulian terhadap suara masyarakat akar rumput yang selama ini belum tersampaikan secara maksimal.

“Kami datang bukan sekadar membuat pernyataan di media. Ini bukti konkret kepedulian kami terhadap masyarakat Lotim,” tegasnya.

Menurutnya, kelangkaan LPG 3 kg semakin terasa, terutama jelang pemberangkatan jemaah haji yang diiringi banyaknya kegiatan selamatan di tengah masyarakat. Kondisi ini turut memicu kenaikan harga di tingkat pangkalan maupun pengecer.

Ia juga mengungkap adanya dugaan praktik penyelewengan distribusi, termasuk kemungkinan pemindahan isi tabung LPG subsidi ke tabung nonsubsidi. Meski belum dapat memastikan, pihaknya mengaku akan membuka data jika temuan tersebut kembali terjadi.

“Kami menduga ada oknum yang bermain. Jika ini terulang, kami akan buka data pangkalan dan agen,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti dugaan distribusi LPG 3 kg ke luar Pulau Lombok, seperti ke wilayah Sumbawa, Bima, hingga Dompu. Ia menyebut pengiriman dilakukan melalui jalur transportasi umum seperti bus, yang luput dari pengawasan.

“Pak Bupati juga sudah sidak dan menemukan pengiriman lewat jalur bus. Ini yang kecolongan,” jelasnya.

Dalam aksinya, GEMPUR turut mengkritik peran DPRD yang dinilai belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan. Mereka meminta wakil rakyat turun langsung ke lapangan, bukan sekadar menyampaikan pernyataan.

Usai menyampaikan orasinya, masa aksi di terima langsung oleh Bupati Lotim H. Haerul Warisan dengan didampingi oleh Sekda Lotim HM. Juaini Taofik, serta sejumlah OPD di ruang raoat Bupati Lotim. Dengan mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian.

Menanggapi tuntutan para masa aksi,  Bupati Lotim, Haerul Warisin, mengakui bahwa kesulitan memperoleh LPG 3 kg memang terjadi sejak akhir Ramadan.

Namun, menurutnya kondisi tersebut dipicu oleh kepanikan masyarakat akibat isu yang tidak benar, sehingga terjadi pembelian berlebihan atau panic buying.

“Tim Satgas LPG juga menemukan penggunaan yang tidak sesuai peruntukan. Masih banyak yang tidak berhak tetapi menggunakan LPG 3 kg,” jelasnya.

Ia menambahkan, hasil temuan di lapangan menunjukkan adanya pelaku usaha, termasuk peternak ayam, yang turut menggunakan LPG subsidi untuk operasional mereka.

Bupati juga menyoroti meningkatnya daya beli masyarakat seiring pertumbuhan ekonomi Lotim yang menempati posisi kedua tertinggi di NTB pada 2025, sehingga berdampak pada konsumsi LPG.

Sebagai langkah penanganan, Pemkab Lotim meminta Pertamina untuk melakukan super ekstra dropping guna menekan kepanikan masyarakat. Penyaluran tambahan tersebut akan diiringi dengan pengawasan ketat oleh Satgas.

Selain itu, Pemkab juga menyiapkan solusi jangka panjang dengan mengusulkan penggunaan data desil dalam pendistribusian LPG subsidi agar lebih tepat sasaran.

Bupati juga mengingatkan para agen agar tidak mengurangi jatah untuk pangkalan serta tetap menyalurkan LPG sesuai ketentuan.

“Kami ingin distribusi ini benar-benar clear dan tepat sasaran,” tegasnya.