Anggota DPRD Lombok Timur, Komisi II dari Fraksi PKB, Dedy Akwarizal Pebriyanto.

Dimensintb.com, Lombok Timur - Upaya memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran terus dilakukan wakil rakyat di daerah. Salah satu anggota DPRD Lombok Timur Komisi II dari Fraksi PKB, Dedy Akwarizal Pebriyanto, turun langsung ke masyarakat untuk mensosialisasikan Program Indonesia Pintar (PIP) yang bersumber dari aspirasi Lalu Hadrian Irfani.

Hala itu dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada orang tua, siswa, dan pihak sekolah terkait mekanisme penyaluran bantuan, sekaligus menegaskan hak-hak penerima agar program berjalan transparan dan tepat sasaran.

Dalam sosialisasi itu, Dedy menegaskan bahwa dana PIP merupakan hak penuh siswa penerima manfaat dan tidak boleh dipotong dalam bentuk apa pun.

“Dana PIP adalah bantuan pemerintah untuk kebutuhan pendidikan siswa. Tidak boleh ada pemotongan satu rupiah pun. Dana harus diterima utuh oleh siswa sesuai ketentuan,” tegasnya, Minggu (31/5).

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga transparansi, termasuk soal pengelolaan rekening penerima bantuan. Menurutnya, rekening dan kartu ATM harus berada di tangan siswa atau orang tua wali, bukan pihak sekolah.

“Rekening siswa adalah hak mereka. Tidak boleh dipegang pihak lain agar tidak terjadi penyalahgunaan,” ujarnya.

Dedy menjelaskan, program PIP Aspirasi merupakan bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi keluarga kurang mampu yang sering terkendala biaya. Bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pendidikan, mulai dari seragam, alat tulis, buku, hingga transportasi sekolah.

Menurutnya, rogram ini memiliki peran penting dalam menekan angka putus sekolah yang masih menjadi tantangan di sejumlah daerah.

Sementara itu, dikatakannya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, yang menginisiasi program tersebut, dikenal konsisten memperjuangkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.

"Beliu terus mengawal berbagai kebijakan yang berpihak kepada pelajar dan mahasiswa agar akses pendidikan semakin merata," terangnya.

Sehingga melalui sosialisasi, masyarakat diharapkan memahami secara utuh mekanisme pencairan dana, hak dan kewajiban penerima, serta pentingnya pengawasan bersama agar program berjalan akuntabel.

Kegiatan ini pun mendapat respons positif dari masyarakat. Para orang tua mengaku terbantu dengan penjelasan yang diberikan, sehingga tidak lagi ragu dalam proses pencairan maupun pemanfaatan dana PIP.

Dengan pengawalan dari DPRD Lombok Timur serta dukungan program aspirasi DPR RI, diharapkan semakin banyak anak-anak di Lombok Timur dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan biaya, sekaligus membuka peluang meraih masa depan yang lebih baik.(*)