Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin. Saat menghadiri sidang paripurna DPRD Lombok Timur dengan agenda pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Selasa (30/6).

Dimensintb.com, Lombok Timur - Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin memaparkan kinerja keuangan daerah tahun anggaran 2025 yang menunjukkan tren positif di hadapan legislatif. Hal tersebut disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Lombok Timur dengan agenda pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Selasa (30/6).

Dalam pemaparannya, Bupati menyebut realisasi pendapatan daerah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar Rp3,436 triliun, pemerintah daerah mampu merealisasikan pendapatan hingga Rp3,478 triliun atau setara 101,22 persen.

“Alhamdulillah kinerja keuangan daerah mengalami tren yang positif,” ujarnya.

Capaian tersebut, lanjutnya, didorong oleh tiga sektor utama pendapatan. Pendapatan transfer menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi mencapai Rp2,900 triliun atau 101,69 persen dari target Rp2,852 triliun.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp550,891 miliar atau 98,98 persen dari target Rp556,578 miliar. Adapun pos lain-lain pendapatan yang sah mencatatkan realisasi Rp26,664 miliar atau 97,32 persen dari target Rp27,399 miliar.

Di sisi belanja, total anggaran yang terserap mencapai Rp3,404 triliun atau sekitar 98,46 persen dari pagu Rp3,457 triliun. Serapan tersebut didominasi oleh belanja operasi sebesar Rp2,646 triliun atau 99,43 persen.

Selain itu, belanja transfer ke desa tercatat Rp459,085 miliar atau 99,81 persen, belanja modal Rp292,893 miliar atau 89,15 persen, serta belanja tidak terduga sebesar Rp5,413 miliar atau 77,34 persen.

Pada sektor pembiayaan, penerimaan daerah terealisasi sebesar Rp105,880 miliar atau 96,82 persen, sedangkan pengeluaran mencapai Rp75,762 miliar atau 85,60 persen.

Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mencatatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 sebesar Rp104,334 miliar.

Paparan ini menjadi bagian dari proses evaluasi kinerja keuangan daerah yang akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD dalam rangka penetapan kebijakan anggaran ke depan. (*)