Sekretaris DPC PDI Perjuangan Lotim yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lotim, Ahmad Amrullah.

Dimensintb.com, Lombok Timur - Dugaan praktik penipuan dan jual beli titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Timur (Lotim) menuai sorotan serius. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Lotim yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lotim, Ahmad Amrullah, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut hingga tuntas.

Ahmad Amrullah meminta Polres Lombok Timur bersama Badan Gizi Nasional tidak berhenti pada penanganan satu atau dua orang terduga pelaku. Menurutnya, seluruh jaringan yang diduga terlibat, mulai dari perekrut, penghubung, hingga aktor intelektual, harus diungkap secara menyeluruh.

“Kami mendesak agar kasus ini dibongkar sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya berhenti pada pelaku lapangan. Jika ada jaringan terorganisir, maka seluruh rantainya harus diungkap dan diproses sesuai hukum,” tegas Ahmad Amrullah, Selasa (2/6).

Ia menilai, munculnya praktik jual beli titik dapur MBG dengan nilai transaksi fantastis menjadi indikasi adanya celah yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk meraup keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan program pemerintah. Terlebih, dalam kasus ini terdapat masyarakat yang dirugikan hingga ratusan juta rupiah.

Menurutnya, praktik menjual pengaruh dengan dalih kedekatan dengan pejabat atau institusi merupakan bentuk penyesatan publik yang tidak bisa ditoleransi. Ia juga menyoroti adanya indikasi keterlibatan kelompok terstruktur sebagaimana disampaikan pihak Badan Gizi Nasional.

“Kalau memang ada jaringan yang terorganisir, aparat harus menelusuri aliran dana, komunikasi, hingga pihak yang menikmati hasilnya. Publik berhak tahu siapa yang bermain di balik kasus ini,” ujarnya.

Ia menegaskan, kasus ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mencoreng nama baik Kabupaten Lombok Timur di tingkat nasional. Ia menilai pengungkapan secara transparan menjadi kunci untuk menghindari spekulasi dan memulihkan kepercayaan publik.

Selain itu, Amrullah mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan mekanisme pelaksanaan program pemerintah, khususnya yang melibatkan masyarakat luas. Menurutnya, tidak boleh ada ruang bagi oknum untuk memperjualbelikan akses terhadap program pemerintah.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap pihak yang menawarkan kemudahan akses program dengan imbalan tertentu. “Jangan mudah percaya pada janji di luar prosedur resmi. Semua harus melalui mekanisme yang jelas dan transparan,” tegasnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus ini tengah ditangani oleh pihak kepolisian setelah laporan masyarakat masuk sejak Februari 2026. Satu titik lokasi dapur MBG bahkan diduga diperjualbelikan hingga mencapai Rp950 juta, dengan modus pelaku mengaku memiliki relasi dengan pihak dalam program.

Kasus serupa sebelumnya juga ditemukan di sejumlah daerah lain seperti Batam dan Jawa Barat. Indikasi adanya praktik terorganisir kini masih didalami aparat penegak hukum guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam jaringan tersebut.(*)