Wakil Bupati Lombok Timur, HM. Edwin Hadiwijaya.

Dimensintb.com, Lombok Timur - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengakui gedung perpustakaan daerah yang dibangun melalui bantuan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia senilai Rp10 miliar belum berfungsi optimal. Sejumlah fasilitas penting masih belum tersedia, terutama pada lantai tiga yang hingga kini belum rampung sepenuhnya.

Wakil Bupati Lombok Timur, HM. Edwin Hadiwijaya, menjelaskan bahwa bangunan tiga lantai tersebut masih menyisakan pekerjaan finishing seperti pemasangan keramik, lampu, hingga penyelesaian dinding pada lantai teratas.

“Belum optimal 100 persen. Lantai tiga masih belum finishing, termasuk keramik, lampu, dan dindingnya,” ujar Wabup Lotim, HM. Edwin Hadiwijaya, usai hadiri Paripurna di Kantor DPRD Lotim pada Rabu (28/7).

Menurutnya fasilitas penunjang utama seperti pendingin ruangan (AC) juga belum tersedia di seluruh lantai. Padahal, kenyamanan ruang baca menjadi faktor penting dalam meningkatkan minat kunjungan masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa.

Meski demikian, tingkat kunjungan ke perpustakaan tersebut tergolong tinggi, mencapai sekitar 200 orang per hari. Perpustakaan juga beroperasi enam hari dalam seminggu dan direncanakan akan membuka layanan hingga malam hari untuk mengakomodasi kebutuhan mahasiswa yang sering belajar di luar jam kuliah.

Di sisi lain, layanan digital atau e-library masih sangat terbatas. Saat ini, koleksi digital yang dimiliki sekitar 670 item, namun belum didukung fasilitas perangkat yang memadai. Pengunjung masih harus membawa laptop pribadi untuk mengakses bahan pustaka digital tersebut.

“Kita punya koleksi e-library, tapi perangkatnya terbatas. Multimedia hanya ada dua komputer,” jelasnya.

Untuk melengkapi seluruh kebutuhan fasilitas, termasuk pemasangan AC dan penambahan sarana digital, diperkirakan dibutuhkan anggaran tambahan sekitar Rp3 miliar lebih. Namun hingga saat ini, usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan internal pemerintah dan belum diajukan ke DPRD.

Edwin menegaskan pentingnya dukungan semua pihak, termasuk legislatif, agar keberadaan perpustakaan tidak sekadar menjadi simbol atau proyek fisik semata. Ia berharap regulasi yang disusun dapat diiringi dengan penguatan anggaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Jangan sampai perda yang dibuat hanya jadi koleksi di perpustakaan. Harus didukung dengan fasilitas yang memadai,” pungkasnya.(*)