Direktur PDAM Lombok Timur, Sopyan Hakim.

Dimensintb.com, Lombok Timur - Direktur PDAM Lombok Timur, Sopyan Hakim, angkat bicara terkait polemik pemanfaatan kembali mata air Ambung yang turut menjadi perhatian dalam aksi demonstrasi sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa.

Sopyan menegaskan, kehadiran Masa aksi dalam aksi tersebut bukan untuk membela ataupun membantu dirinya secara pribadi.

Menurutnya, setiap elemen masyarakat memiliki hak untuk sampaikan pendapat dan memperjuangkan kepentingan publik.

Ia justru menyambut baik berbagai kritik, saran, dan masukan yang disampaikan mahasiswa sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap pelayanan publik.

"Saya sangat bersyukur ada saran dan masukan dari teman-teman mahasiswa. Itu merupakan bagian dari fungsi kontrol dan menjadi masukan bagi kami untuk melakukan perbaikan," ungkap Sopyan, (13/11)

Ia juga mengapresiasi jalannya aksi demonstrasi yang dinilainya berlangsung dengan sopan dan mengedepankan penyampaian aspirasi.

"Teman-teman yang melakukan aksi sangat sopan. Saya menerima dengan baik dan sangat mengapresiasi aksi tersebut," katanya.

Terkait mata air Ambung, Sopyan menjelaskan bahwa langkah yang dilakukan PDAM merupakan upaya memanfaatkan kembali sumber mata air untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.

Menurutnya, sumber mata air dan bangunan penampungan yang ada merupakan bagian dari aset daerah. Ia menyebut fasilitas penampungan tersebut dibangun oleh PDAM sebagai sarana pendukung pemanfaatan sumber air.

Sopyan juga menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara lokasi sumber mata air yang dimanfaatkan dengan lahan di bagian atas yang diklaim oleh pihak tertentu. Karena itu, persoalan tersebut perlu dilihat secara jelas berdasarkan batas lahan dan dokumen yang dimiliki masing-masing pihak.

"Kami hanya ingin memanfaatkan kembali mata air tersebut untuk masyarakat. Bukan untuk kepentingan pribadi saya," tegasnya.

Lebih lanjut, Sopyan memastikan bahwa dokumen terkait mata air Ambung akan dibuka sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan keterbukaan informasi.

"Dokumen mata air Ambung pasti kita buka," ujarnya.

Ia berharap polemik yang berkembang tidak menghambat upaya menghadirkan pelayanan air bersih bagi masyarakat. Baginya, kritik dan pengawasan publik merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pelayanan yang lebih baik.

Persoalan mata air Ambung diharapkan dapat diselesaikan melalui komunikasi terbuka, pemeriksaan dokumen, serta penghormatan terhadap hak-hak semua pihak.

Sebab, pada akhirnya, pemanfaatan sumber daya air harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas, dengan tetap memperhatikan aspek hukum, kepemilikan lahan, dan ketentuan yang berlaku.(*)