(foto/istimewa) 


Dimensintb.com-Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Lenek M. Andi Winata bersama anggota melakukan kunjungan ke Panti Sosial Bina Karya Nusa Tenggara Barat (NTB), yang berada di Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB.

Kunjungan tersebut sebagai tindak lanjut dari instruksi khusus Bawaslu NTB ke Panwascam Lenek guna memastikan tidak adanya masyarakat NTB yang belum dicoklit.

Hal itu diungkapkan Ketua Panwascam M. Andi Winata, saat ditemui di sekretariat Panwascam Lenek, Rabu (8/3).

"Kunjungan kita tadi itu, instruksi khusus dari Provinsi kemarin, karena kemarin ada kunjungan dari provinsi ke salah satu panti sosial bina karya NTB yang ada di Kecamatan Lenek," jelasnya

Menurutnya, dari data yang diperoleh byname by address melalui pihak panti sosial, ia katakan sedikitnya ada sekitar 19 KK yang mendapatkan pelatihan selama enam Bulan dimasa pencoklitan di panti sosial tersebut.

"Sembilan belas KK (Kepala Keluarga, red) itu mungkin ada 40 orang lah, karena 19 KK itu ada yang 3 orang, ada yang 2 orang, kalo dari 19 KK itu kalikan 2 lah, ada 38 hak pilih lah," jelas dia.

Lebih jauh kata Andi, untuk data para peserta pelatihan yang dari luar pulau Lombok seperti Sumbawa, Bima dan Bima Kota, pihaknya akan melaporkan dan berkoordinasi bersama Bawaslu Provinsi.

"Biar nanti provinsi yang menyampaikan ke PPK atau KPU kabupaten sumbawa atau Bima," ungkapnya.

Sementara untuk peserta pelatihan yang datanya ada di Lombok Barat, Lombok Tengah, pihaknya (Panwascam, red ) akan rekomendasi sama pihak PPK Kecamtan Lenek untuk berkoordinasi dengan pihak KPU Kabupaten, disamping kita juga berkoordinasi dengan pihak provinsi dan Kabupaten.

Dijelaskan Andi, dari hasil bincang-bincang bersama para peserta pelatihan, ada yang sudah ditelpon pihak petugas pencoklitan, namun sejatinya itu bukan Pencoklitan yang sah dari petugas pantarlih, karena itu tidak sesuai dengan regulasi pencoklitan yang telah ditetapkan.

"Setelah kita cek, peserta yang mengikuti pelatihan tersebut, memang memiliki data yang valid, hanya saja, peserta yang mengikuti pelatihan belum tau tentang berlangsungnya tahapan- tahapan pemilu dan mereka semua belum dicoklit sama sekali, " jelas Andi. (*)